Penanggulangan Penyakit ATM Harus Strategi Bersama
BENGKALIS- Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengelar acara penanggulangan penyakit AIDS, tuberkolosis (TBC), malaria atau ATM.Dibuka langsung Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono diikuti sekitar 55 peserta dari berbagai elemen terkait.
Plt. Kepala Dinkes Bengkalis Ermanto, SKM, MKM mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membuat sebuah rumusan guna mendukung dalam pencegahan penyakit ATM.
Ia berharap ke depannya memiliki rumusan RKA APBD yang dapat disepakati dan akan diusulkan pada APBD 2025 dan seterusnya. Agar target nasional pada 2030 mendatang, penyakit menular tersebut dapat dieliminasi di Kabupaten Bengkalis.
"Sehingga Kabupaten Bengkalis bebas dari penyakit menular itu," katanya.
Sementara itu, Assisten I Setdakab Bengkalis, Andris Wasono dalam sambutannya menyebutkan, saat ini penyakit ATM masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan harus diberantas.
Berdasarkan data dari Dinkes Bengkalis, pada 2023 saja ditemukan sebanyak 80 kasus AIDS. Mirisnya, hingga Juli 2024 telah ditemukan 46 kasus serupa.
"Tentunya angka kasus AIDS ini menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Apalagi kasus baru banyak terjadi dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan PNS," ungkap Andris.
Terkait TBC, terhitung tahun 2023 Pemkab Bengkalis telah mencapai standar pelayanan minimal 100 persen terhadap terduga TBC. Namun muncul tantangan baru, yaitu adanya kasus TBC dengan resisten obat TB.Tentunya ini juga menjadi tantangan baru untuk penanggulangan penyakit tersebut di daerah ini.
"Selain itu kasus malaria, meskipun Kabupaten Bengkalis sudah mengantongi sertifikat dan dinyatakan bebas malaria sejak 2016. Namun dengan terjadinya wabah malaria di Rokan Hilir, tentunya perlu dilakukan langkah antisipatif, mengingat secara geografis Bengkalis berbatasan langsung dengan Rokan Hilir," ujar Andris.
Ditegaskan Andris, pencegahan ATM tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu sinergi dan kolaborasi banyak pihak. Oleh karenanya dukungan dan peran Perangkat Daerah non kesehatan sangat diperlukan. Termasuk peran PKK, BUMD, dunia usaha dan perbankan.
"Melalui forum ini, kita semua dapat menyusun strategi dan langkah-langkah percepatan pengendalian ATM, agar target pencapaian pengendalian penyakit ATM di Negeri Junjungan dapat segera kita tuntaskan," harap Andris.
Terlihat hadir Koordinator RSSH ATM Provinsi Riau Dedi Parlaungan selaku narasumber dan peserta dari setiap Dinas juga Puskesmas Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri Republik Indonesia yang dihadiri Chaerul Dwi Sapta secara Daring, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Irawadi, SKM, MKM.***(rls)
