Header Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis

Sosialisasi dan Workshop Kedaruratan Kesmas

Senin, 20 Agustus 2018

BENGKALIS- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bengkalis melakukan Sosialisasi dan Workshop Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Menjadi Keresahan Dunia beberapa waktu lalu. Kegiatan bekerja sama dengan Dinkes Provinsi Riau ini menghadirkan Pakar Karantina dua orang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu: dr. I Made Yosy I Purbadi Werantana.,MKM (Kepala Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Lintas Batas Negara, Sub Direktorat Karantina, Dirjen P2P Kemenkes RI) dan Pakar Surveylans Wilayah Rosmaniar, S.Kep., M.Kes.

Selain itu juga dihadiri narasumber dari Dinkes Provinsi Riau, yaitu Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi dr. Siska Andayani, M.Kes dan pakar Surveylans Dinas Kesehatan Provinsi Riau, M. Yamin.

dr. I Made Yosy dalam pemaparannya menekankan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. “Dengan kondisi ini maka akan banyak pintu masuk negara (pelabuhan), bandar udara, dan juga lintas batas negara. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dengan penguatan Sistem Kewaspadaan Dini agar penyakit-penyakit yang menjadi keresahan dunia tidak ikutan masuk ke Indonesia.”

“Cara yang paling efektif adalah dengan menyusun Sebuah Sistem Rencana Kontijensi Menurut Wilayah yang berpedoman kepada Peraturan Kesehatan Dunia tahun 2005. Sambung dr. I Made Yosi, tujuan dari Penyusunan Dokumen Kontijensi ini adalah melindungi masyarakat dan warga negara dari penyakit lintas batas negara dan menangkal factor resiko. Beberapa penyakit yang menjadi kesersahan dunia diantaranya adalah : SARS, Flu Burung, Antrax, Flu Babi, Chykungunya, Zica, Cholera, Pes, Yellow Fever, Haemorhagic Fever Karena Virus Ebola, Lassa, Marburg, Cacar, Influensa Manusia Subtipe Baru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes Kabupaten Bengkalis Supardi, S.Sos, MH dalam sambutannya mengatakan, bahwa di Kabupaten Bengkalis ini terdapat dua pintu masuk negara berupa pelabuhan, yaitu Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) sebagai pelabuhan domestik yang berhubungan langsung dengan negara Malaysia dan Pelabuhan Cargo Sei Pakning yang berada dibawah kendali PT. Pertamina.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan sinergisitas antara Camat, Puskesmas dan seluruh unsur terkait agar daya cegah dan tangkal penyakit yang datang dari luar negeri ini dapat optimal.” Selain kedua pelabuhan tersebut, masih ada pintu masuk negara yang tidak resmi, yaitu sepanjang bibir pantai Pulau Rupat yang perlu mendapat perhatian.” terang Supardi.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bengkalis, Alwizar, SKM. Bahwa unit surveylans di Puskesmas memegang peran yang sangat vital dalam mendeteksi dari mana awal datangnya penyakit ke suatu wilayah. “Setiap kejadian penyakit menular yang meresahkan pasti didahului dengan penyelidikan epidemiologi. Dari penyelidikan ini dan diikuti dengan surveylans ketat dapat diketahui siapa yang terpapar suatu penyakit, dimana terpaparnya, berapa besarannya, bagaimana cara tertularnya. Sehingga dapat ditentukan langkah-langkah pemutusan mata rantai penularannya," ujarnya.

Lebih lanjut Alwizar mengatakan, bahwa pada beberapa penyakit tertentu masa inkubasinya ada yang lebih dari 4 jam. Jika seandainya seseorang tertular penyakit di screening bandara atau pun pelabuhan suhu tubuhnya masih normal, tetapi setelah berada di rumah mulai menunjukkan suhu tubuh yang sangat tinggi artinya surveylans Puskesmas lah yang berperan penting. Menurut Alwizar, pengamatan terus menerus selama 21 hari setelah kepulangan ke tanah air. Upaya ini adalah untuk memastikan apakah mereka tertular penyakit atau tidak selama beradabdi luar negeri.

Pertemuan Koordinasi Lintas Sektoral yang dihadiri oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis, Badan Kesbangpol, BPBD, Satpol PP, Dinas Pertanian dan Peternakan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kepala Urusan Kesehatan Polres Bengkalis, Camat se-Kabupaten Bengkalis dan Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Bengkalis ini menghasilkan Renacana Tidak Lanjut dengan menyusun Dokumen Rencana Kontijensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Berbasis Wilayah masing-masing yang berpedoman aturan yang berlaku termasuk IHR 2005.***